Nomenklatur anggaran yang di lihat adalah komisi kunjungan kerja anggaran, pelaksanaan reses, diskusi komite khusus dan komite lain, diskusi badan anggaran, dan diskusi badan musyawarah. Anggaran dalam APBD 2018 yang telah di penilaian Departemen Dalam Negeri di bandingkan dengan APBD 2017, sebagai berikut:
APBD DKI 2017
1. Kunjungan kerja komisi-komisi Rp 12.575.710.000.
2. Pelaksanaan reses DPRD DKI Rp 38.090.397.114.
3. Pembahasan panitia khusus dan para panitia lainnya Rp 1.884.125.000.
4. Pembahasan Badan Anggaran Rp 3.206.425.000.
5. Pembahasan Badan Musyawarah Rp 3.227.145.000.
APBD DKI 2018
1. Kunjungan kerja komisi-komisi Rp 88.910.258.920.
2. Pelaksanaan reses DPRD DKI Rp 69.304.048.680.
3. Pembahasan panitia khusus dan para panitia lainnya Rp 17.943.891.790.
4. Pembahasan Badan Anggaran Rp 10.994.864.200.
5. Pembahasan Badan Musyawarah Rp 10.576.040.600.
Anggaran untuk DPRD DKI dalam APBD DKI 2018 mengalami penurunan dari Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2018 setelah melalui evaluasi Kemendagri. Namun, masih terlihat peningkatan dari tahun sebelumnya.
Sebab contohnya, penyebab peningkatan ini adalah penerbitan Perda tentang Hak Keuangan dan Kepemimpinan Administratif dan Anggota DPRD Jakarta. Peraturan ini mengatur perubahan dalam hal pendapatan, tunjangan, hingga biaya rapat dewan. Nilai APBD DKI 2018 yang sebesar Rp 77,1 triliun dan APBD DKI 2016 sebesar 70,1 triliun.
