JAKARTA TERKINI Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Mereka diduga bekerja sama dengan Preman atau Ormas tertentu menerima upeti dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengamankan dari razia dan penertiban.
Menangapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung membantah adanya sewa trotoar kepada pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Lulung pun meminta Ombudsman datang menemui dirinya.
"Saya punya lahan pribadi, datang PPM belakang itu punya saya. Nah di situ dikelola oleh teman-teman, di situ supaya pedagang ini pada enggak ke trotoar. Tetapi saking penuhnya itu enggak muat. Akhirnya dikelola oleh masing-masing pedagang sendiri ke kelompok-kelompok pedagang," terang dia.
Lulung menyebut jika memang ada yang menyewa di trotoar pun sebagai tindakan yang mengada-ada. Pasalnya, setiap pedagang di sana harus lapor ke RW setempat.
"Misalkan pedagang datang, mencari tempat dong, datang ke tempat itu pasti ke wilayah RW. Nah mereka datang ya dibantuin ayo dagang di situ. Eggak mungkin kalau di trotoar, nekat namanya itu," tandasnya.
