JAKARTA TERKINI - Presiden Joko Widodo mengamati tingginya jumlah kecelakaan kerja di proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU). Jokowi meminta agar pengawasan proyek di kementerian diperketat dan dievaluasi secara total.
"Pagi ini saya sudah mengajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum, pengawasannya diperketat, saya sampaikan saja, pengawasan infrastruktur, konstruksi, terutama konstruksi di atas memerlukan pengawasan yang lebih ketat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Pengawasan ketat, lanjut Jokowi, perlu dilakukan karena proyek ini digawangi oleh Kementerian PUPR. Dengan pengawasan ketat ini, diharapkan kelalaian dan kecelakaan tidak terjadi lagi.
"Ada jalan layang, ada juga yang LRT, ada pula jalan tol, jadi mereka memerlukan pengawasan reguler dan ketat, dan kami harapkan dengan pengawasan semacam itu, baik kesalahan dalam membangun komponen pendukung, pembangunannya benar-benar diawasi satu per satu. Pekerjaan itu adalah Pekerjaan mendetail, tidak mungkin diawasi seenaknya. Sudah diceritakan pagi ini, "katanya.
Jokowi tidak mempertanyakan penangguhan proyek yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, meski akan ada acara besar Asian Games di Jakarta dan Palembang tahun ini. Dia menegaskan, tujuan moratorium adalah untuk evaluasi total.
"Ini keputusan di Kementerian Pekerjaan Umum karena saya pikir untuk evaluasi total, karena ini banyak pekerjaan, banyak, sekitar 2023, beberapa 2020, beberapa untuk mengejar Asian Games, begitulah adanya," katanya. .
Jokowi menekankan, semua pekerjaan bagus dilakukan dalam kontrol kebutuhan normal atau cepat dari pemeriksaan dan pengawasan yang tepat dan yang terperinci.
"Saya sampaikan pagi ini ke Kementerian Pekerjaan Umum seperti itu," sambung Jokowi yang membenarkan evaluasi tersebut juga karena tingginya jumlah kecelakaan kerja.
